Garsela blog

Langkah ini tetap harus dilakukan meski disadari pemilu Presiden tinggal satu tahun saja. Pergantian itu sendiri bertujuan untuk memperbaik kinerja masing-masing departemen, menghapus kebingungan rakyat atas kinerja menteri yang diganti serta mengurangi kegaduhan politik.

Demikian diungkapkan Sekjen Lisuma, Dhika Yudistira dalam konferensi persnya di Sekretariat Lisuma, Tebet, Jakarta pada Kamis (27/12).

Kesimpulan tersebut merupakan hasil survai 1000 mahasiswa di 10 propinsi di Indonesia, yang dilakukan Lisuma dalam waktu 3 (tiga) bulan yakni DKI, Jabar, Jatim, Jateng, DIY, Sumbar, Sumsel, Kalsel, Banten dan NTB.

Dari 10 propinsi lokasi suvai terdapat 10 nama yang diusulkan untuk diganti karena berkinerja buruk dan terindikasi korupsi. Hal ini terkai dengan ketidakpuasan mahasiswa atas kinerja pemerintahan SBY-Boediono (Puas 27%, tidak puas 73%).

Sekitar 75 persen mahasiswa menyatakan perlu reshuffle dibandingkan dengan 25 persen yang menyatakan tidak perlu.

Kesepuluh menteri yang diusulkan untuk diganti adalah:

-Andi Alfian Malarangeng (Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga) terlibat kasus korupsi Wisma Atlit dan Hambalang

-Suryadharma Ali (Menteri Agama) terlibat kasus pengadaan al-Quran

-Gita Wirdjawan (Menteri Perdagangan) terindikasi kasus korupsi Century

-Agus Martowardjojo (Menteri Keuangan) terlibat kasus korupsi Hambalang

-Muhaimin Iskandar (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi) soal penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak pernah selesai

-Amir Syamsuddin (Menteri Hukum dan HAM) ketidaktegasan soal hukum di Indonesia

-Hatta Rajasa (Menteri Koordinator Perekonomian) terlibat soal hibah kereta api saat menjabat sebagai Menteri Perhubungan

-Marty Natalegawa (Menteri Luar Negeri) terkait soal lemahnya diplomalisi Indonesia

-M. Nuh (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) soal lemahnya sistem pendidikan dimulai dari infrastruktur serta pemerataan pendidikan

-Agung Laksono (Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat) terindikasi selingkuh dengan wanita idaman lain. Sumber